Selamat Datang.....

Di Website Koperasi Simpan Pinjam Harapan Bangsa


Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang per-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kegiatan usaha dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya dan merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Dimana usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Visi

Membangun sebuah Koperasi yang dapat menggerakkan dunia usaha, sehingga dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi generasi muda khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Misi

Melalui Koperasi diharapkan dapat menggerakan roda perekonomian bagi masyarakat, serta memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Dalam kegiatan usahanya Koperasi Simpan Pinjam Harapan Bangsa menitik beratkan pelayanan dan penyaluran pinjaman kepada anggota, untuk program kerja jangka pendek kami melakukan pembiayaan Calon Tanaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja ke luar negeri baik TKI Formal maupun Non-Formal dengan Negara tujuan Hong Kong, Taiwan dan Singapore. Sedangkan untuk program kerja jangka menengah dan panjang diharapkan Koperasi Simpan Pinjam Harapan Bangsa dapat melayani masyarakat umum dalam hal pembiayaan dan penyaluran pinjaman, sebagai modal kerja maupun untuk keperluan sehari-hari.

Sesuai dengan kesepakatan rapat anggota, bahwa Koperasi Simpan Pinjam Harapan Bangsa dalam usahanya dikelola sendiri oleh pengurus dan dibantu oleh beberapa orang anggota, diharapkan KSP. Harapan Bangsa benar-benar menjadi HARAPAN  bagi anggotanya hal ini sesuai dengan MOTTO kami : DARI, OLEH dan UNTUK ANGGOTA

1. Undang-undang Repubilk Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Pendirian Akta dan Perubahan

    Anggaran Dasar;

3. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

4. Instruksi Presiden No. 18 tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi;

5. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi;

 6. Undang-undang Repubilk Indonesia No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

    di Luar Negri;

7. Keputusan Mentri Negara Koperasi dan UKM No. 98 tahun 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;

8. Keputusan Mentri Negara Koperasi dan UKM No. 123 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

    Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi

    dan Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Mentri Negara Koperasi dan UKM No. 124 tahun 2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang

    Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat

    Nasional;

 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

     Tenaga Kerja Indonesia;

11. Peraturan Mentri Koperasi dan UKM No. 1 tahun 2006  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan

     Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

12. Peraturan Mentri Koperasi dan UKM No. 21 tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

     dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

13. Peraturan Mentri Koperasi dan UKM No. 14 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Negara

      Koperasi & UKM Nomor 20 tahu 2008 tentan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

14. Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia No. 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri;

15. Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia No. 4 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap

     Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri.

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Nusron Wahid menginginkan terjadinya pelayanan win-win solution atau "jalan tengah terbaik" antara TKI dan perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).
Kepala BNP2TKI Inginkan Pelayanan Win Win Solution TKI Dan PPTKIS
Selengkapnya
BNP2TKI, Jakarta (20/3) – Kepala Biro Hukum dan Humas BNP2TKI, Ramiany Sinaga mengatakan bahwa kata Penempatan dan Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks pemerintah melayani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri,.
Penempatan Tidak Dapat Dipisahkan dari Perlindungan
Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menemui jajaran Menteri dan Ketua BNP2TKI
Selengkapnya